Susunan acara:
1.pembukaan oleh protokol,
2.sambutan ketua panitia (kabid anggaran),
3.sambutan sekretaris daerah sekaligus membuka bimtek, secara resmi,
4.doa dan penutup.
Sekda: "1.belum ada satupun nagari yang mencairkan dana partisipasi dewan, sebesar 50 juta bagi masing2 nagari,2.jangan main-main dengan aturan keuangan, 3.kebijakan keuangan bicarakan dengan bamus, sehingga lahirnya pernag tentang APBNag, 4.lakukan segala sesuatunya sesuai aturan, yg jelas jadi pemimpin sekarang harus tebal telinga.5.setiap tahun kami/pemda akan mengupayakan peningkatan anggaran di nagari,
Rabu, 02 November 2011
Susunan acara:
1.pembukaan oleh protokol,
2.sambutan ketua panitia (kabid anggaran),
3.sambutan sekretaris daerah sekaligus membuka bimtek, secara resmi,
4.doa dan penutup.
Sekda: "1.belum ada satupun nagari yang mencairkan dana partisipasi dewan, sebesar 50 juta bagi masing2 nagari,2.jangan main-main dengan aturan keuangan, 3.kebijakan keuangan bicarakan dengan bamus, sehingga lahirnya pernag tentang APBNag, 4.lakukan segala sesuatunya sesuai aturan, yg jelas jadi pemimpin sekarang harus tebal telinga.5.setiap tahun kami/pemda akan mengupayakan peningkatan anggaran di nagari,
1.pembukaan oleh protokol,
2.sambutan ketua panitia (kabid anggaran),
3.sambutan sekretaris daerah sekaligus membuka bimtek, secara resmi,
4.doa dan penutup.
Sekda: "1.belum ada satupun nagari yang mencairkan dana partisipasi dewan, sebesar 50 juta bagi masing2 nagari,2.jangan main-main dengan aturan keuangan, 3.kebijakan keuangan bicarakan dengan bamus, sehingga lahirnya pernag tentang APBNag, 4.lakukan segala sesuatunya sesuai aturan, yg jelas jadi pemimpin sekarang harus tebal telinga.5.setiap tahun kami/pemda akan mengupayakan peningkatan anggaran di nagari,
Susunan acara:
1.pembukaan oleh protokol,
2.sambutan ketua panitia (kabid anggaran),
3.sambutan sekretaris daerah sekaligus membuka bimtek, secara resmi,
4.doa dan penutup.
Sekda: "1.belum ada satupun nagari yang mencairkan dana partisipasi dewan, sebesar 50 juta bagi masing2 nagari,2.jangan main-main dengan aturan keuangan, 3.kebijakan keuangan bicarakan dengan bamus, sehingga lahirnya pernag tentang APBNag, 4.lakukan segala sesuatunya sesuai aturan, yg jelas jadi pemimpin sekarang harus tebal telinga.5.setiap tahun kami/pemda akan mengupayakan peningkatan anggaran di nagari,
1.pembukaan oleh protokol,
2.sambutan ketua panitia (kabid anggaran),
3.sambutan sekretaris daerah sekaligus membuka bimtek, secara resmi,
4.doa dan penutup.
Sekda: "1.belum ada satupun nagari yang mencairkan dana partisipasi dewan, sebesar 50 juta bagi masing2 nagari,2.jangan main-main dengan aturan keuangan, 3.kebijakan keuangan bicarakan dengan bamus, sehingga lahirnya pernag tentang APBNag, 4.lakukan segala sesuatunya sesuai aturan, yg jelas jadi pemimpin sekarang harus tebal telinga.5.setiap tahun kami/pemda akan mengupayakan peningkatan anggaran di nagari,
Susunan acara:
1.pembukaan oleh protokol,
2.sambutan ketua panitia (kabid anggaran),
3.sambutan sekretaris daerah sekaligus membuka bimtek, secara resmi,
4.doa dan penutup.
Sekda: "1.belum ada satupun nagari yang mencairkan dana partisipasi dewan, sebesar 50 juta bagi masing2 nagari,2.jangan main-main dengan aturan keuangan, 3.kebijakan keuangan bicarakan dengan bamus, sehingga lahirnya pernag tentang APBNag, 4.lakukan segala sesuatunya sesuai aturan, yg jelas jadi pemimpin sekarang harus tebal telinga.5.setiap tahun kami/pemda akan mengupayakan peningkatan anggaran di nagari,
1.pembukaan oleh protokol,
2.sambutan ketua panitia (kabid anggaran),
3.sambutan sekretaris daerah sekaligus membuka bimtek, secara resmi,
4.doa dan penutup.
Sekda: "1.belum ada satupun nagari yang mencairkan dana partisipasi dewan, sebesar 50 juta bagi masing2 nagari,2.jangan main-main dengan aturan keuangan, 3.kebijakan keuangan bicarakan dengan bamus, sehingga lahirnya pernag tentang APBNag, 4.lakukan segala sesuatunya sesuai aturan, yg jelas jadi pemimpin sekarang harus tebal telinga.5.setiap tahun kami/pemda akan mengupayakan peningkatan anggaran di nagari,
Kamis, 09 September 2010
Perjalanan Dinas Fiktif
Manifest penerbangan (pengalaman atas pemeriksaan perjalanan dinas), mengungkap indikasi perjalanan dinas fiktif
04/09/2009 – 09:20
Manifest penerbangan adalah dokumen maskapai penerbangan yang berisi data nama penumpang, tanggal keberangkatan pesawat, bandara asal, bandara tujuan dan nomor seri/kode tiket. Dokumen manifest ini menjadi dokumen rujukan resmi dari instansi berwenang untuk kepentingan berbagai hal seperti dasar pembayaran dan klaim asuransi, mengetahui data penumpang yang valid, dll.
Dengan menggunakan manifest penerbangan dalam prosedur audit akan diperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu pelaksanaan perjalanan dinas. Beberapa modus operandi penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas yang dapat diungkap dengan manifest penerbangan antara lain perjalanan dinas fiktif, perjalanan dinas tumpang tindih, perjalanan dinas kurang dari waktu dalam surat penugasan, dll.
Pelaksanaan audit atas perjalanan dinas dengan memanfaatkan manifest penerbangan memerlukan langkah audit sebagai berikut:
1. Tahap perencanaan
Meliputi penyiapan surat keluar dari kepala perwakilan yang ditujukan kepada maskapai penerbangan atau bandara tentang permintaan dokumen manifest penerbangan selama satu tahun untuk masing-masing maskapai penerbangan. Selanjutnya tentukan sampel SKPD yang rawan terjadi penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas.
2. Tahap pelaksanaan
Pada saat awal pemeriksaan sebaiknya tim pemeriksa meminta rekapitulasi perjalanan dinas masing-masing SKPD selama satu tahun beserta seluruh dokumen SPJ perjalanan dinas. Hal ini diperlukan supaya verifikasi atas kebenaran SPJ dapat dilakukan pada saat tim berada di lapangan ataupun di kantor setelah proses pemeriksaan berakhir.
3. Tahap pelaporan
Pada tahap ini temuan pemeriksaan dituangkan ke dalam laporan pemeriksaan yang mengungkapkan nama orang per orang (dalam lampiran) dengan didukung Kertas Kerja Pemeriksaan (bukti pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan).
Dengan melakukan langkah audit di atas, ditemukan adanya peyimpangan perjalanan dinas yang berindikasi fiktif, tumpang tindih, perjalanan dinas tidak dilaksanakan sesuai jangka waktu dalam surat tugas dan dibayarkan kepada yang tidak berhak pada satu provinsi, satu kota dan lima kabupaten yang terletak di Pulau Sulawesi sebesar Rp22,45 miliar.
Mari kita jauhkan perilaku seperti ini di wilayah
Kabupaten Lima Puluh Kota!! (disadur dari PadangBPK.Go.id)
04/09/2009 – 09:20
Manifest penerbangan adalah dokumen maskapai penerbangan yang berisi data nama penumpang, tanggal keberangkatan pesawat, bandara asal, bandara tujuan dan nomor seri/kode tiket. Dokumen manifest ini menjadi dokumen rujukan resmi dari instansi berwenang untuk kepentingan berbagai hal seperti dasar pembayaran dan klaim asuransi, mengetahui data penumpang yang valid, dll.
Dengan menggunakan manifest penerbangan dalam prosedur audit akan diperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu pelaksanaan perjalanan dinas. Beberapa modus operandi penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas yang dapat diungkap dengan manifest penerbangan antara lain perjalanan dinas fiktif, perjalanan dinas tumpang tindih, perjalanan dinas kurang dari waktu dalam surat penugasan, dll.
Pelaksanaan audit atas perjalanan dinas dengan memanfaatkan manifest penerbangan memerlukan langkah audit sebagai berikut:
1. Tahap perencanaan
Meliputi penyiapan surat keluar dari kepala perwakilan yang ditujukan kepada maskapai penerbangan atau bandara tentang permintaan dokumen manifest penerbangan selama satu tahun untuk masing-masing maskapai penerbangan. Selanjutnya tentukan sampel SKPD yang rawan terjadi penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas.
2. Tahap pelaksanaan
Pada saat awal pemeriksaan sebaiknya tim pemeriksa meminta rekapitulasi perjalanan dinas masing-masing SKPD selama satu tahun beserta seluruh dokumen SPJ perjalanan dinas. Hal ini diperlukan supaya verifikasi atas kebenaran SPJ dapat dilakukan pada saat tim berada di lapangan ataupun di kantor setelah proses pemeriksaan berakhir.
3. Tahap pelaporan
Pada tahap ini temuan pemeriksaan dituangkan ke dalam laporan pemeriksaan yang mengungkapkan nama orang per orang (dalam lampiran) dengan didukung Kertas Kerja Pemeriksaan (bukti pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan).
Dengan melakukan langkah audit di atas, ditemukan adanya peyimpangan perjalanan dinas yang berindikasi fiktif, tumpang tindih, perjalanan dinas tidak dilaksanakan sesuai jangka waktu dalam surat tugas dan dibayarkan kepada yang tidak berhak pada satu provinsi, satu kota dan lima kabupaten yang terletak di Pulau Sulawesi sebesar Rp22,45 miliar.
Mari kita jauhkan perilaku seperti ini di wilayah
Kabupaten Lima Puluh Kota!! (disadur dari PadangBPK.Go.id)
Perjalanan Dinas Fiktif
Manifest penerbangan (pengalaman atas pemeriksaan perjalanan dinas), mengungkap indikasi perjalanan dinas fiktif
04/09/2009 – 09:20
Manifest penerbangan adalah dokumen maskapai penerbangan yang berisi data nama penumpang, tanggal keberangkatan pesawat, bandara asal, bandara tujuan dan nomor seri/kode tiket. Dokumen manifest ini menjadi dokumen rujukan resmi dari instansi berwenang untuk kepentingan berbagai hal seperti dasar pembayaran dan klaim asuransi, mengetahui data penumpang yang valid, dll.
Dengan menggunakan manifest penerbangan dalam prosedur audit akan diperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu pelaksanaan perjalanan dinas. Beberapa modus operandi penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas yang dapat diungkap dengan manifest penerbangan antara lain perjalanan dinas fiktif, perjalanan dinas tumpang tindih, perjalanan dinas kurang dari waktu dalam surat penugasan, dll.
Pelaksanaan audit atas perjalanan dinas dengan memanfaatkan manifest penerbangan memerlukan langkah audit sebagai berikut:
1. Tahap perencanaan
Meliputi penyiapan surat keluar dari kepala perwakilan yang ditujukan kepada maskapai penerbangan atau bandara tentang permintaan dokumen manifest penerbangan selama satu tahun untuk masing-masing maskapai penerbangan. Selanjutnya tentukan sampel SKPD yang rawan terjadi penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas.
2. Tahap pelaksanaan
Pada saat awal pemeriksaan sebaiknya tim pemeriksa meminta rekapitulasi perjalanan dinas masing-masing SKPD selama satu tahun beserta seluruh dokumen SPJ perjalanan dinas. Hal ini diperlukan supaya verifikasi atas kebenaran SPJ dapat dilakukan pada saat tim berada di lapangan ataupun di kantor setelah proses pemeriksaan berakhir.
3. Tahap pelaporan
Pada tahap ini temuan pemeriksaan dituangkan ke dalam laporan pemeriksaan yang mengungkapkan nama orang per orang (dalam lampiran) dengan didukung Kertas Kerja Pemeriksaan (bukti pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan).
Dengan melakukan langkah audit di atas, ditemukan adanya peyimpangan perjalanan dinas yang berindikasi fiktif, tumpang tindih, perjalanan dinas tidak dilaksanakan sesuai jangka waktu dalam surat tugas dan dibayarkan kepada yang tidak berhak pada satu provinsi, satu kota dan lima kabupaten yang terletak di Pulau Sulawesi sebesar Rp22,45 miliar.
Mari kita jauhkan perilaku seperti ini di wilayah
Provinsi Sumatera Barat!!
04/09/2009 – 09:20
Manifest penerbangan adalah dokumen maskapai penerbangan yang berisi data nama penumpang, tanggal keberangkatan pesawat, bandara asal, bandara tujuan dan nomor seri/kode tiket. Dokumen manifest ini menjadi dokumen rujukan resmi dari instansi berwenang untuk kepentingan berbagai hal seperti dasar pembayaran dan klaim asuransi, mengetahui data penumpang yang valid, dll.
Dengan menggunakan manifest penerbangan dalam prosedur audit akan diperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu pelaksanaan perjalanan dinas. Beberapa modus operandi penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas yang dapat diungkap dengan manifest penerbangan antara lain perjalanan dinas fiktif, perjalanan dinas tumpang tindih, perjalanan dinas kurang dari waktu dalam surat penugasan, dll.
Pelaksanaan audit atas perjalanan dinas dengan memanfaatkan manifest penerbangan memerlukan langkah audit sebagai berikut:
1. Tahap perencanaan
Meliputi penyiapan surat keluar dari kepala perwakilan yang ditujukan kepada maskapai penerbangan atau bandara tentang permintaan dokumen manifest penerbangan selama satu tahun untuk masing-masing maskapai penerbangan. Selanjutnya tentukan sampel SKPD yang rawan terjadi penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas.
2. Tahap pelaksanaan
Pada saat awal pemeriksaan sebaiknya tim pemeriksa meminta rekapitulasi perjalanan dinas masing-masing SKPD selama satu tahun beserta seluruh dokumen SPJ perjalanan dinas. Hal ini diperlukan supaya verifikasi atas kebenaran SPJ dapat dilakukan pada saat tim berada di lapangan ataupun di kantor setelah proses pemeriksaan berakhir.
3. Tahap pelaporan
Pada tahap ini temuan pemeriksaan dituangkan ke dalam laporan pemeriksaan yang mengungkapkan nama orang per orang (dalam lampiran) dengan didukung Kertas Kerja Pemeriksaan (bukti pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan).
Dengan melakukan langkah audit di atas, ditemukan adanya peyimpangan perjalanan dinas yang berindikasi fiktif, tumpang tindih, perjalanan dinas tidak dilaksanakan sesuai jangka waktu dalam surat tugas dan dibayarkan kepada yang tidak berhak pada satu provinsi, satu kota dan lima kabupaten yang terletak di Pulau Sulawesi sebesar Rp22,45 miliar.
Mari kita jauhkan perilaku seperti ini di wilayah
Provinsi Sumatera Barat!!
Senin, 02 Agustus 2010
Drama Anggaran Belanja Daerah
Penulis membuat judul dengan drama anggaran daerah karena apa yang menjadi prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah sebenarnya telah diabaikan. Banyak rekening yang sebenarnya tidak perlu namun menjadi perlu dengan dalih dapat digunakan untuk keperluan lainnya seperti setoran temuan BPK, setoran atasan dan juga setoran untuk saku si pelaku.
Yang paling banyak sebenarnya pelaksanaan belanja yang tidak sesuai dengan peruntukan dan isinya hanya kepuraan hampir pada setiap rekening belanja. Penulis akan coba ungkapkan bagaimana trik yang dilakukan dalam bermain drama disetiap jenin belanja yang dilakukan.
1. Belanja Pegawai
sering dilahirkan tim-tim yang pada dasarnya tim ini tidak perlu karena sudah ada tim-tim lainnya yang menyelesaikan kasus yang sama. asumsi setiap kegiatan harus ada timnya ini padahal kapasitas kerja nya tidak sesuai untuk membentuk tim. Pemborosan dalam bentuk pembentukan tim ini kalau dalam skala perorangan kecil, tapi kalo ditotalkan untuk sekian banyak orang maka kebocoran anggarannya juga dapat luar biasa besarnya.
2. Belanja Barang Jasa
Adapun rekening yang sering bocor yakni:
a. keperluan ATK
kebanyakan kwitansi dan tanda terima fiktif
b. keperluan BBM
faktur tinggal beli di SPBU jadi hitungannya anggaran minyakya pasti habis.
c. SPPD fiktif, perkiraan penulis nilai kefiktifan dalam perjalanan dinas:
- kekecamatan: 50 % fiktif
- ke kabupaten lain: 40 % fiktif
- antar propinsi : 5% fiktif
tapi dari keseluruhan nya maka walaupun pegawai tersebut tetap melaksanakan perjalanan dinas namun perjalanannya pada dasarnya adalah perjalanan dengan tujuan fiktif yang dibuat-buat, padahal urgensi kepentingannya dapat dikatakan tidak ada, apalagi dengan fasilitas tekhnologi sekarang yang cukup mendukung untuk pelaksanaan komunikasi antar lembaga dan antar individu.
3. Belanja Modal
Pengadaan-pengadaan barang yang dikelola olah panitia pengadaan barang dimana disini ada kerja sama antara panitia dengan pihak lain.
-
3. Belanja Modal
Yang paling banyak sebenarnya pelaksanaan belanja yang tidak sesuai dengan peruntukan dan isinya hanya kepuraan hampir pada setiap rekening belanja. Penulis akan coba ungkapkan bagaimana trik yang dilakukan dalam bermain drama disetiap jenin belanja yang dilakukan.
1. Belanja Pegawai
sering dilahirkan tim-tim yang pada dasarnya tim ini tidak perlu karena sudah ada tim-tim lainnya yang menyelesaikan kasus yang sama. asumsi setiap kegiatan harus ada timnya ini padahal kapasitas kerja nya tidak sesuai untuk membentuk tim. Pemborosan dalam bentuk pembentukan tim ini kalau dalam skala perorangan kecil, tapi kalo ditotalkan untuk sekian banyak orang maka kebocoran anggarannya juga dapat luar biasa besarnya.
2. Belanja Barang Jasa
Adapun rekening yang sering bocor yakni:
a. keperluan ATK
kebanyakan kwitansi dan tanda terima fiktif
b. keperluan BBM
faktur tinggal beli di SPBU jadi hitungannya anggaran minyakya pasti habis.
c. SPPD fiktif, perkiraan penulis nilai kefiktifan dalam perjalanan dinas:
- kekecamatan: 50 % fiktif
- ke kabupaten lain: 40 % fiktif
- antar propinsi : 5% fiktif
tapi dari keseluruhan nya maka walaupun pegawai tersebut tetap melaksanakan perjalanan dinas namun perjalanannya pada dasarnya adalah perjalanan dengan tujuan fiktif yang dibuat-buat, padahal urgensi kepentingannya dapat dikatakan tidak ada, apalagi dengan fasilitas tekhnologi sekarang yang cukup mendukung untuk pelaksanaan komunikasi antar lembaga dan antar individu.
3. Belanja Modal
Pengadaan-pengadaan barang yang dikelola olah panitia pengadaan barang dimana disini ada kerja sama antara panitia dengan pihak lain.
-
3. Belanja Modal
Langganan:
Postingan (Atom)
